Siapkan Arah Pembangunan 2028, Bappeda Bojonegoro Perkuat Kualitas Perencanaan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tim Publikasi Informasi Publik
"Orientasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2028 menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman perangkat daerah terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan, sekaligus membangun keselarasan perencanaan daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur."
Bappe.bojonegorokab.go.id – Kualitas pembangunan daerah ditentukan sejak proses perencanaannya. Bukan hanya tentang menyusun program dan kegiatan, tetapi juga memastikan setiap prioritas memiliki arah yang jelas, saling terhubung, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam rangka mempersiapkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2028, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Orientasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2028 pada 29–30 Oktober 2026.
Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman perangkat daerah terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan, sekaligus membangun keselarasan perencanaan daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sejumlah agenda strategis menjadi pembahasan dalam orientasi tersebut, mulai dari evaluasi capaian pembangunan, penajaman program prioritas tematik, penguatan kolaborasi lintas perangkat daerah (crosscutting), hingga peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran. Penguatan akuntabilitas kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga menjadi bagian dari perhatian.
Selain memperkuat pemahaman terhadap kebijakan pembangunan, kegiatan ini turut membahas keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran agar program yang dirumuskan memiliki sasaran yang terukur serta dukungan anggaran yang tepat.
Melalui forum ini, setiap perangkat daerah diharapkan mampu menerjemahkan arah kebijakan pembangunan ke dalam program dan kegiatan yang lebih terarah, selaras dengan prioritas daerah, serta berorientasi pada hasil. Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor juga diperlukan agar pelaksanaan pembangunan tidak berjalan secara parsial, melainkan saling mendukung dalam mencapai sasaran pembangunan.
Orientasi penyusunan RKPD Tahun 2028 menjadi salah satu langkah awal untuk membangun fondasi perencanaan yang lebih berkualitas. Sebab, pembangunan yang berdampak tidak hanya membutuhkan program yang tepat, tetapi juga keselarasan kebijakan, ketepatan anggaran, dan kerja bersama sejak tahap perencanaan.