Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mulai mematangkan langkah strategis pembangunan untuk masa depan. Pada Selasa (6/1/2027), Bappeda menggelar Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas (KISS) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM).​ Kegiatan ini merupakan bagian vital dalam tahapan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupatem Bojonegoro Tahun 2027 yang bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan dan program lintas perangkat daerah guna mendukung pembangunan daerah yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan, khususnya pada urusan pemerintahan dan pembangunan manusia.

Bertempat di ruang Creative Room Lantai VI Gedung Pemkab Bojonegoro, rapat dihadiri oleh perwakilan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna memastikan program kerja tahun 2027 berjalan selaras dan tepat sasaran. ​Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro menyampaikan bahwa koordinasi "KISS" bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen untuk membedah tantangan daerah secara tajam. Fokus utama dalam Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kali ini mencakup:
1. Peningkatan Kualitas SDM: Penguatan sektor pendidikan dan kesehatan untuk menurunkan angka stunting serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Reformasi Birokrasi: Digitalisasi layanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta responsif.
3. Penanggulangan Kemiskinan: Integrasi data dan program bantuan sosial agar lebih efektif menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Dalam rapat ini turut dijelaskan mengenai pentingnya empat pilar utama dalam menyusun RKPD, yakni:
- Koordinasi: Memastikan komunikasi antar-instansi berjalan tanpa hambatan.
- Integrasi: Menyatukan berbagai program sektoral menjadi satu kesatuan visi daerah.
- Sinkronisasi: Menyelaraskan target daerah dengan prioritas pembangunan Provinsi dan Nasional.
- Sinergitas: Menciptakan daya dorong yang lebih besar melalui kerja sama antar-OPD.

​Pemkab Bojonegoro ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang direncanakan dalam RKPD 2027 memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. Hasil dari rapat koordinasi ini akan dirangkum menjadi dokumen Rancangan Awal RKPD 2027 yang nantinya akan dikonsultasikan lebih lanjut dalam forum Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Dengan persiapan yang dilakukan sejak dini, Pemkab Bojonegoro optimis dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.