Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mematangkan langkah dalam mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pemkab Bojonegoro menggelar kegiatan Inventarisasi Ketersediaan dan Kebutuhan Data guna memperkuat implementasi Satu Data Daerah, Kamis (29/01/2026).

Langkah strategis ini dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak kunci, mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS) hingga jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Bojonegoro.

Kegiatan yang berlangsung intensif ini melibatkan peran aktif dari berbagai unsur sesuai amanat Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia, di antaranya:

• Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang bertindak sebagai Wali Data yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan validitas akses data.

• BPS Kabupaten Bojonegoro yang berperan sebagai Pembina Data untuk memastikan standar dan kualitas data sesuai kaidah statistik.

• OPD sektoral yang meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebagai penyedia data teknis.

Fokus kegiatan diarahkan pada pemetaan data yang telah tersedia sekaligus identifikasi kebutuhan data lintas sektor guna mendukung indikator pembangunan daerah. Dalam pertemuan ini dilakukan pemetaan mendalam terhadap data yang sudah tersedia serta mengidentifikasi celah kebutuhan data yang belum terpenuhi. 

Melalui inventarisasi ini, Bappeda mendorong tersedianya data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Sinergi antara Bappeda, Wali Data, Pembina Data, dan OPD diharapkan mampu meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data.

Ke depannya, sinergi antara Bappeda, Wali Data, dan Pembina Data diharapkan mampu menghilangkan tumpang tindih informasi antar-instansi. Dengan data yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro optimistis dapat melahirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien bagi masyarakat luas. Implementasi Satu Data Daerah ini menjadi bukti komitmen Bojonegoro dalam mendukung keterbukaan informasi publik sekaligus mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan.