Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melangkah cepat dalam memetakan arah pembangunan masa depan. Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Ruang Angling Dharma pada Jumat (23/01/2026), Pemkab memaparkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan fokus utama pada penguatan layanan dasar dan pengentasan kemiskinan.

Agenda strategis ini dihadiri langsung oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, Ketua DPRD Abdulloh Umar, serta jajaran Forkopimda dan tokoh masyarakat. Forum ini menjadi momentum krusial untuk menyinkronkan pendekatan teknokratis pemerintah dengan aspirasi riil dari akar rumput.

Untuk tahun 2027, Pemkab Bojonegoro menetapkan tema pembangunan: "Penguatan Pelayanan Dasar yang Difokuskan pada Infrastruktur dan Layanan Dasar serta Fondasi Pembangunan sebagai Prasyarat Kemajuan di Tahun-Tahun Berikutnya."

Bupati Setyo Wahono menegaskan bahwa perencanaan ini harus menjadi jawaban atas keresahan masyarakat. "RKPD ini disusun dengan prinsip inklusif. Kita mendengar aspirasi sejak awal agar proses perencanaan berjalan benar dan tidak hanya berpihak pada kelompok tertentu," ujar Bupati Wahono.

Dalam forum tersebut, dipaparkan data makro yang menunjukkan tren positif pembangunan Bojonegoro sepanjang tahun 2025 sebagai pijakan menuju 2027:

• Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Mencapai angka 73,74, mencatatkan kenaikan tertinggi di Provinsi Jawa Timur dengan peningkatan 0,99 poin.

• Pertumbuhan Ekonomi: Berada di angka 6,39% (dengan migas) dan 6,16% (tanpa migas).

• Kemiskinan & Pengangguran: Angka kemiskinan turun menjadi 11,49%, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) susut dari 4,42% menjadi 3,90%.

• Prestasi Pelayanan: Bojonegoro meraih predikat Pelayanan Prima, menempati peringkat ke-6 Nasional dan peringkat ke-2 di Jawa Timur.

Wakil Bupati Nurul Azizah merinci langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk menyempurnakan capaian tersebut. Beberapa agenda prioritas yang menjadi sorotan antara lain:

1. Pendidikan: Mengintervensi 4.123 anak yang belum bersekolah agar kembali mengenyam pendidikan.

2. Kesehatan: Penuntasan pengobatan TBC melalui seluruh Puskesmas dan peningkatan kesejahteraan dokter melalui penyesuaian TPP.

3. Infrastruktur & Hunian: Target 100% elektrifikasi bagi 776 rumah tersisa, perbaikan lantai rumah tidak layak huni, serta pembangunan sistem drainase dan pompa permanen untuk mewujudkan kota bebas banjir.

4. Ketahanan Pangan: Mendorong produksi padi hingga 884 ribu ton serta memperkuat sektor jagung dan tebu.

Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengawal 809 usulan kegiatan melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang telah terverifikasi dalam aplikasi SIPD RI. "Kami ingin RKPD ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat bawah, bukan sekadar urusan administratif," tuturnya.

Kepala Bappeda Bojonegoro, Achmad Gunawan Ferdiansyah, menambahkan bahwa penyusunan ini tetap berpegang teguh pada regulasi nasional, termasuk UU No. 25/2004 dan Permendagri No. 86/2017. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini diinstruksikan untuk menyelaraskan program dengan data tunggal agar bantuan dan intervensi pemerintah tepat sasaran.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama sebagai simbol sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat dalam mengawal pembangunan Bojonegoro yang lebih responsif dan berdaya saing.