Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro Helmy Elisabeth, S.P,M.M turut hadir dalam acara Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 diisi oleh Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur, Menteri PPN, Mendikdasmen, Wamendagri, Kepala PU, dan Ketua DPRD yang membahas dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran RPJMD 2025–2029 dan dasar penyusunan KUA-PPAS serta RAPBD. RKPD 2027 memiliki posisi strategis sebagai tahun kedua RPJMD, sehingga menjadi momentum evaluasi capaian pembangunan sekaligus penguatan target pembangunan daerah.

        Forum strategis ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus merumuskan program prioritas yang adaptif terhadap dinamika global. Ibu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa pembangunan daerah ke depan harus dilaksanakan melalui kolaborasi seluruh elemen dengan pendekatan pentahelix untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan pelayanan dasar, serta penguatan SDM, pangan, dan tata kelola yang adaptif dan berkelanjutan.

        Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan yang merata dan berdaya saing. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, serta reformasi tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap perubahan global. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, menekankan pentingnya peran daerah dalam menopang pembangunan nasional di tengah ketidakpastian global. Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang perlu didukung dengan perencanaan yang terintegrasi.

        Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu'ti, menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan melalui digitalisasi sekolah, perluasan akses bantuan pendidikan, serta peningkatan kompetensi Guru guna mewujudkan layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan.

        Dari sisi tata kelola pemerintahan, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ribka Haluk menegaskan, bahwa konsistensi antara perencanaan dan penganggaran menjadi faktor krusial agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan jumlah penduduk Jawa Timur sekitar 42 juta jiwa, potensi bonus demografi dinilai harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing.

        Selain itu hal diatas, aspek infrastruktur juga menjadi perhatian. Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Kementerian PUPR, Krisno Yuwono, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen serta menekan angka kemiskinan. Jawa Timur sendiri mencatat capaian tingkat kemantapan jalan di atas 85 persen, melampaui rata-rata nasional.

        Namun demikian, bahwa ke depan diperlukan perencanaan berbasis data yang akurat, disertai penanganan berbagai isu strategis seperti ketimpangan kualitas jalan, pengelolaan sumber daya air, hingga persoalan sampah yang berpotensi menjadi tantangan serius.

        Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

Isu strategis pembangunan difokuskan pada pemantapan pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, tata kelola pemerintahan yang baik, ketahanan lingkungan, serta kedaulatan pangan. Tema pembangunan tahun 2027 adalah “Penguatan Pelayanan Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.”

Kegiatan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 memberikan pemahaman yang komprehensif terkait arah kebijakan pembangunan daerah serta pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.