Bertempat di Ruang Angling Dharmo, Rabu (28/3) Pemkab Bojonegoro menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bojonegoro tahun 2018, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 dengan mengambil tema Pertumbuhan Ekonomi untuk Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan. Kegiatan dilakukan guna melakukan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi sehingga tercapai kesepakatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2019.

Kegiatan rutin yang dilaksanakan  setiap tahun ini menjadi terasa berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena selain dihadiri Forpimda dan Pejabat Pemprov Jatim, juga dihadiri oleh para calon bupati dan wakil bupati yang akan bersaing dalam kontestasi pilkada Bojonegoro pada bulan Juni mendatang.  Kepala Bappeda menyatakan bahwa, para calon bupati dan wakil bupati sengaja diundang dalam musrenbang kali ini, agar terjadi pemahaman yang seimbang antara calon yang berlatar belakang birokrat dan non birokrat dalam mengetahui proses perencanaan pembangunan, capaian hasil pembangunan serta perancangan program kerja sesuai visi misi calon yang kelak akan terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Bojonegoro.

Terhadap capaian pembangunan Bojonegoro, Kepala Bappeda Ir. I Nyoman Sudana, MM. menyatakan "Pertumbuhan ekonomi Bojonegoro, dengan memperhitungkan sektor migas, merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, yakni 21,95%, jika tanpa memperhitungkan sektor migas, pertumbuhan ekonomi Bojonegoro pada tahun 2016 masih 5,59%, artinya masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02% dan lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur yang sebesar 5,55%. Namun, capaian pertumbuhan ekonomi yang luar biasa ini, masih dihadapkan pada tingkat kemiskinan yang masih 14,34% dengan tingkat pengangguran terbuka 3,40% dan IPM sementara 67,29%" terangnya.

Mengutip data dari Bank Indonesia, Kepala Bappeda Bojonegoro menyampaikan bahwa inflasi Bojonegoro tahun 2016 sebesar 2,59%, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional 3,02% dan inflasi Jawa Timur 2,74%. Sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP) Bojonegoro pada tahun 2016 sebesar 106,15 lebih besar dari NTP Nasional 101,49 dan NTP Jawa Timur 104,62.

Sementara itu, ditempat yang sama, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim, Drajat Irawan mengingatkan arti penting RKPD. RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai ketentuan Pasal 263 Ayat (4) Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun," ujarnya.

Lebih lanjut, Kabiro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim menekankan bahwa, keberadaan dokumen RKPD haruslah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu perencanaan jangka panjang daerah (RPJPD) dan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan pada akhirnya RKPD dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan R-APBD. Hal ini bertujuan untuk memastikan  terwujudnya keberlanjutan pembangunan yang telah direncanakan baik selama 20 tahun maupun 5 tahunan, serta terciptanya konsistensi dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran.