Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bojonegoro memasuki tahap krusial dalam pemetaan strategi kesejahteraan sosial. Bertempat di Bojonegoro, Pemkab menggelar rapat koordinasi laporan akhir guna merampungkan finalisasi dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dengan tema Diseminasi Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029.

Pertemuan ini menjadi tonggak penentu arah kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro untuk lima tahun mendatang. Pemerintah Daerah menekankan bahwa RPKD 2025-2029 harus memiliki lompatan inovasi dibandingkan periode sebelumnya. Dokumen ini tidak hanya sekadar memuat data statistik, tetapi juga memuat solusi konkret atas permasalahan kemiskinan dari hulu ke hilir, mulai dari akurasi basis data terpadu hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Finalisasi laporan akhir ini bertujuan untuk menyinkronkan seluruh gerak langkah OPD dan memastikan bahwa anggaran dan program yang dicanangkan benar-benar menyasar pada kantong-kantong kemiskinan yang telah teridentifikasi. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa strategi pengentasan kemiskinan selama lima tahun ke depan dipahami secara utuh oleh seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Diharapkan, dengan adanya RPKD yang matang ini, angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro dapat ditekan secara signifikan dan berkelanjutan hingga tahun 2029.

Setelah tahap finalisasi laporan akhir ini, dokumen RPKD akan menuju tahap pengesahan untuk menjadi acuan resmi bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan, sehingga program penanggulangan kemiskinan di Bojonegoro dapat berjalan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen RPKD 2025-2029 diharapkan mampu menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan penurunan angka kemiskinan yang signifikan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Bojonegoro.