Bappeda.bojonegorokab.go.id - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Desk MELAROSA Tahun 2025 pada 29–31 Juli 2026 sebagai bagian dari proses pemutakhiran dan validasi data pembangunan Jalan Poros Antar Desa yang terealisasi pada Tahun 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 295 desa dari 26 kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro.

Pelaksanaan desk menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan data pembangunan Jalan Poros Antar Desa yang dihimpun dapat dikonfirmasi dan diselaraskan dengan kondisi serta realisasi kegiatan di masing-masing desa. Melalui proses ini, Bappeda bersama pemerintah desa melakukan pencermatan terhadap data yang tersedia agar informasi pembangunan infrastruktur yang tercatat dapat menggambarkan kondisi dan realisasi di lapangan secara lebih akurat.

Data yang diperoleh melalui Desk MELAROSA selanjutnya menjadi bahan dalam proses validasi dan pemutakhiran data melalui MELAROSA PART 2. Pemutakhiran ini dilakukan untuk memperkuat ketersediaan data infrastruktur yang terintegrasi, sehingga dapat lebih mudah dimanfaatkan dalam mendukung proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah.

MELAROSA PART 2 dikembangkan sebagai bagian dari upaya Bappeda Kabupaten Bojonegoro dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data pembangunan. Dengan informasi yang lebih terstruktur dan akurat, data Jalan Poros Antar Desa diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Penguatan data tersebut juga menjadi bagian penting dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis bukti. Data yang telah melalui proses konfirmasi dan validasi dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan serta merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah.

Melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan kualitas data, Bappeda Kabupaten Bojonegoro terus mendorong perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan infrastruktur masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya pengelolaan pembangunan daerah yang semakin efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Data lebih akurat, perencanaan lebih tepat, pembangunan lebih berdampak.