Bappeda.bojonegorokab.go.id - Data yang akurat menjadi salah satu fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Bagi Kabupaten Bojonegoro, kebutuhan terhadap data yang akurat semakin penting dalam pembangunan Jalan Poros Antar Desa yang menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah, mendukung mobilitas masyarakat, sekaligus menunjang aktivitas perekonomian.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro mengembangkan MELAROSA atau Pemetaan Jalan Poros Antar Desa. Inovasi yang mulai dikembangkan pada 2021 dan diimplementasikan pada 2022 ini menjadi salah satu upaya Bappeda dalam mengintegrasikan data spasial pembangunan. MELAROSA bahkan berhasil meraih penghargaan Top 30 Inovasi Terbaik Bhumandala Award dari Badan Informasi Geospasial.

Kehadiran MELAROSA membuat informasi mengenai Jalan Poros Antar Desa lebih mudah dimanfaatkan, khususnya dalam mendukung monitoring dan evaluasi program Bantuan Keuangan Desa (BKD), verifikasi usulan Musrenbang, serta proses perencanaan pembangunan daerah.

Namun, semakin luasnya pemanfaatan MELAROSA menghadirkan tantangan baru. Kondisi jalan di lapangan dapat berubah dengan cepat, sementara pembaruan data sebelumnya masih bergantung pada pertemuan antara Bappeda dengan perangkat desa. Kondisi tersebut membuat proses pemutakhiran data belum dapat dilakukan secara cepat.

Di sisi lain, pemerintah kecamatan dan desa yang paling dekat dengan kondisi lapangan belum semuanya memiliki latar belakang keilmuan pemetaan. Proses verifikasi pun masih dilakukan secara manual. Bappeda juga menghadapi keterbatasan sumber daya karena hanya terdapat satu operator yang memiliki kemampuan Geographic Information System (GIS) untuk menangani pengelolaan informasi geospasial.

Persoalan lain muncul dalam proses pengusulan pembangunan. Meskipun informasi mengenai Jalan Poros Antar Desa telah tersedia, masih ditemukan usulan Musrenbang dengan titik lokasi yang tidak sesuai atau berada di luar database MELAROSA.

Dari persoalan tersebut lahirlah MELAROSA PART 2.

Dikembangkan pada 2025, MELAROSA PART 2 bukan sekadar menghadirkan aplikasi baru. Inovasi ini membawa perubahan pada cara kerja pengelolaan dan pemutakhiran data.

Jika sebelumnya pembaruan data sangat bergantung pada operator yang memiliki kemampuan GIS, melalui MELAROSA PART 2 pemerintah kecamatan diarahkan untuk dapat memperbarui data sesuai kondisi yang ditemukan di lapangan melalui antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan. Sementara itu, Bappeda tetap menjalankan peran penting sebagai validator dan pengendali mutu data.

Dengan mekanisme tersebut, informasi yang berasal dari lapangan dapat lebih cepat diperbarui, tanpa menghilangkan proses validasi untuk menjaga kualitas dan keakuratan data. Pengelolaan data pun menjadi lebih kolaboratif dan tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada satu operator.

Menariknya, MELAROSA PART 2 dikembangkan secara mandiri oleh tim internal Bappeda Kabupaten Bojonegoro. Tidak bergantung pada pengadaan aplikasi maupun vendor, pengembangan dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata organisasi, terutama untuk mendukung monitoring BKD, verifikasi usulan Musrenbang, dan pengelolaan data pembangunan.

Arsitektur MELAROSA PART 2 juga dirancang agar tidak berhenti pada data Jalan Poros Antar Desa. Pendekatan yang sama mulai dimanfaatkan untuk pendataan fasilitas kesehatan dan diproyeksikan menjadi dasar pengembangan pendataan spasial jembatan, fasilitas pendidikan, serta berbagai infrastruktur lainnya. Dengan demikian, MELAROSA PART 2 diarahkan menjadi bagian dari pengembangan Platform Data Spasial Infrastruktur Kabupaten Bojonegoro.

Bagi Bappeda, perubahan mekanisme tersebut memberikan manfaat dalam mempercepat proses validasi dan penyediaan data sebagai bahan perencanaan pembangunan. Bagi pemerintah kecamatan, pembaruan data dapat dilakukan lebih dekat dengan kondisi lapangan. Pemerintah desa juga memperoleh manfaat karena usulan pembangunan dapat diverifikasi berdasarkan data yang lebih mutakhir.

Pada akhirnya, data yang lebih akurat diharapkan dapat membantu perangkat daerah dalam menentukan prioritas pembangunan secara lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan wilayah.

MELAROSA PART 2 juga menunjukkan bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru. Dalam kasus ini, inovasi justru hadir melalui penyempurnaan sistem yang sudah berjalan dan perubahan pola kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Bappeda tetap menjadi pengendali kualitas data, tetapi proses pembaruan mulai melibatkan pihak yang paling dekat dengan kondisi infrastruktur. Pemerintah kecamatan menjadi bagian penting dalam proses pemutakhiran, pemerintah desa menjadi sumber informasi kondisi aktual, sementara perangkat daerah terkait dapat memanfaatkan data yang telah tervalidasi untuk mendukung koordinasi dan pelaksanaan pembangunan.

Saat ini, implementasi MELAROSA PART 2 masih berada pada tahap awal. Pemanfaatannya difokuskan di lingkungan Bappeda untuk mendukung monitoring BKD dan verifikasi usulan Musrenbang. Bimbingan teknis kepada pemerintah kecamatan menjadi tahapan penting berikutnya agar mekanisme pembaruan data secara mandiri dapat berjalan sebagaimana dirancang.

Meski demikian, telah terlihat perubahan dalam pengelolaan data di internal Bappeda. Jika sebelumnya proses pengelolaan bergantung pada satu orang operator, kini telah melibatkan tiga orang personel. Perubahan ini membuat pengelolaan data menjadi lebih efektif sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu sumber daya manusia.

Ke depan, MELAROSA PART 2 tidak hanya diarahkan untuk menjaga data Jalan Poros Antar Desa tetap mutakhir. Lebih dari itu, inovasi ini menjadi langkah awal menuju pengelolaan data spasial infrastruktur yang lebih terintegrasi di Kabupaten Bojonegoro.

Dari jalan poros antar desa, konsepnya dapat dikembangkan untuk jembatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan infrastruktur lainnya. Dengan semangat tersebut, MELAROSA PART 2 membawa satu pesan penting: ketika data dikelola bersama oleh pihak yang mengetahui kondisi lapangan dan tetap dikendalikan melalui proses validasi yang baik, perencanaan pembangunan dapat menjadi lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran.